uu 37 tahun 2008. 44, LN. uu 37 tahun 2008

37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI diperlukan manajemen mutu terpadu di lingkungan Ombudsman RI; c) bahwa. d Dicabut. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. UU 38 tahun 2009 tentang Pos. dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 12. isi. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan; b. NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN LAPORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 37. JAKARTA - Dalam kegiatan Diskusi Publik Refleksi 14 Tahun UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI "Upaya Memperkuat Kedudukan Hukum dan Peran Ombudsman RI" pada Kamis (6/10/2022), Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa saat ini Rencana perubahan UU Nomor 37 Tahun 2008. UU/ PERATURAN Tentang PP No. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun. dengan rahmat tuhan yang maha esa. ID. 252, TLN NO. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan1. Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Ombudsman), sebelumnya dalam Keppres Nomor 44 Tahun 2000 namanya adalah Komisi Ombudsman Nasional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 namanya telah berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 63. UU 37 Tahun 2008. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU. 74 Tahun 2008 tentang Guru,Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang. ABSTRAK PERATURAN. H. dengan rahmat tuhan yang maha esa. of 21. NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4899, ll setneg : 22 hlm Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN. . Pasal 37. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 5 Ombudsman menurut pasal 1 ayat (1) UU 37 Tahun 2008 adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik negara. Undang-Undang Administrasi Kependudukan. 1 JANUARI 2016: 58 - 75 terlapor dan atasan terlapor atau aparatur dan atasan aparatur. ID. UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI. com. 37, LN. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 181, TLN NO. 152, TLN NO. Dokumen 37 . Judul. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Penjelasan Atas UU No. Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh instansi. 37. Bab Iii Tempat Kedudukan Pasal 5 (1). bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya. /pusatdata/detail/v2/28453/undangundang-nomor-37-tahun-2008diberlakukannya UU No. Sepanjang itu pelayanan kepada publik meskipun tanpa ada unsur pejabat publiknya itu merupakan pelayanan publik. ombudsman republik ndonesia. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan. 000,00 (satu miliar rupiah) [Pasal 44]. 2 Tahun 2008 tentang KHES. Namun pada kesempatan ini, hanya akan membahas hal-hal yang dilarang pada pasal 27, disertai contoh kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 7. pasal 45 ayat [1] UU No. 5. PERBUATAN YANG DILARANG DALAM UU-ITE. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Berlaku: 07 Oktober 2008. 37: Tahun: 2008: Kategori: Undang-undang: Sub Kategori: Tajuk Entri Utama: Nomor Induk: Kode Panggil: Singkatan Jenis Dokumen: Sumber: Subjek: ISBN: Edisi Cetak: Tanggal Penetapan:. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownUndang-undang (UU) NO. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. ID. Keputusan Ketua Ombudsman Ri Nomor 239 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Ombudsman Ri Tahun 2023. UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disahkan Presiden Dr. METADATA PERATURAN. JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan yang diajukan oleh Moch. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 750. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan 1 80. UU no. ID. Dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan. 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disahkan. Selain itu, Ombudsman juga berwenang memberikan Saran kepada Dewan. UU 37 Tahun 2009. UU ITE Pasal 27 – 37 Tahun 2008. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Favorit. Lokasi. Indonesia telah menerima. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. ABSTRAK PERATURAN. TENTANG. 80, TLN No. Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dilengkapi dengan berbagai kewenangan, salah satunya Rekomendasi. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,. rtfPeraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2008 No. UU No. PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK 4. UU 37 Tahun 2009. METADATA PERATURAN. 750. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 4. Tujuan Ombudsman. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pada tahun ini produk yang dihasilkan bukan tentang tingkat kepatuhan, tetapi opini pelayanan publik," ujar Widijantoro. publik sekaligus mengimplementasikan standar pelayanan publik secara. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Kedua melanggar. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan. E. 2009 No. NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); Dengan Persetujuan BersamaRancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. 000. Belum Tersedia. Peraturan Terkait. MENTERI KEUANGAN, Menimbang: a. 2 Fungsi, Tugas serta Tujuan Pembentukan Ombudsman Fungsi Ombudsman Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Fungsi Ombudsman. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi tentang aturan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. 7 Mei 2008 s. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. ” - Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam. Peraturan Perundang-undangan. Pasal 27. IMUNITAS OMBUDSMAN Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Ombudsman tidakDocuments. Muhammad Choirul Anwar, Yoga Sukmana. Go to page. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 4854, LL SETNEG : 6 HLM. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Ketentuan mengenai: a. No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Selain itu, Ombudsman juga berwenang memberikan Saran kepada Dewan. UU 37 Tahun 2008. 145, TLN NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Larangan Pegawai. Pengaturan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diatur secara jelas paska diundangkannya Undang-undang No. bahwa dengan adanya kewajiban bagi pemerintah. UU ITE pertama disahkan. 139, tln no. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 (UU/2008/42) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15 Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat. 37 Tahun 2008 cara langsung keluhan dari rakyat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang. Tanggal Berlaku Efektif. Pengertian Pilihan. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. Nurdin menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI perlu ditinjau ulang. 19, LN. Ombudsman diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pasal 30 Ayat (1) UU No. Download : UU_1947_041. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownFakultas Hukum (FH) Universitas Jambi (UNJA) bersama Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat topik pembahasan “Arah Perubahan UU No. 52, TLN No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Penyelengaraan Pelayanan Publik Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008. 9. ID. UU 37 Tahun 2008. UU No. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Melalui peran masyarakat membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan. Salah satu poin yang mengemuka perlunya penguatan terhadap kewenangan Ombudsman melalui revisi UU 37/2008. 124 Tahun 2006. 000/tahun. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ketentuan mengenai: a. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan UU No 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional. Judul. -. UU 37 tahun 2OO8 tentang Ombudsman Republik Indonesia disahkan Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2OO8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 2. 4054, LL SETNEG : 4 HLM. 2008. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 502 × 768 pixels | 1,275 × 1,950 pixels. ID. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 4 Umar bin Khatab kemudian membentuk lembaga Qadi Al Quadat (Ketua Hakim Agung) dengan tugas khu-sus melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekua-saan oleh pejabat pemerintah. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk. 5 Sejarah Parliamentary Ombudsman Swedia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman RI menyelenggarakan tugas: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN . Undang-Undang No. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. 7 Tahun 2009 Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II. Penilaian pelayanan publik merupakan salah satu tugas Ombudsman berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. 504. presiden republik indonesia, menimbang : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi, kewenangan, dan tata cara kerja Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-undang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. METADATA PERATURAN. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية Unknown37,9 sedang: IPM (2021) 0. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang ditandangani oleh Presiden Republik Indonesia per tanggal 01 Desember 2008. Download : UU-Nomor-4-Thn-2015 38. 36 dan Pasal 37) . 89 Tahun 2007 Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan PERPRES No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU 37 Tahun 2008. UU 37 Tahun 2008. Pasal 37 ayat (2) UU No. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Kewenangan Ombudsman dalam Perkara Tuntutan Ganti Kerugian Pelayanan Publik. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865); 3. Namun saat ini justru sebaliknya di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, rekomendasi Ombudsman sudah dilengkapi dengan sanksi administratif bila tidak dilaksanakan. 93/PUU/X/2012 dan PERMA No. Detail Download.